• 0.jpg
  • 0b1.png
  • 0e.png
  • 0f.png
  • 0g.png
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.png
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.png
  • 9.png
  • wiskul.png

BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016, PELANGGAR TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DAPAT LANGSUNG MELIHAT DENDA TILANG YANG TELAH DIPUTUS DI WEBSITE RESMI PN-SUNGAILIAT.GO.ID ATAU DI PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TANPA PERLU HADIR DI PERSIDANGAN DAN DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI SETEMPAT. SIDANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DILAKUKAN PADA HARI JUMAT PUKUL 08.00 WIB

  

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

eskumbiaya perkara Untitled-5.pngjdih.pngUntitled-5.jpg

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Sungailiat telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan pedoman, diantaranya adalah layout dan konten website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

 

Slide Berita

Pemberian Reward Aparatur Pengadilan Negeri Sungailiat Terbaik Di HUT IKAHI Ke-6...

Sungailiat, Puncak acara HUT IKAHI Ke-66 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Sungaiiat diakhiri dengan pemberian reward kepada Aparatur Pengadilan Negeri Sungailiat yang berkinerja baik. Pengumuman ...


Selengkapnya...

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H Melantik 29 Ketua Pengadil...

Kamis, 24 Januari 2019 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM Bpk. Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H, melantik dan mengambil sumpah jabatan 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan...


Selengkapnya...

Kegiatan HUT IKAHI Ke-66 di Pengadilan Negeri Sungailiat

Sungailiat, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) adalah organisasi profesi Hakim dari seluruh Indonesia yang secara resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1953, dari awal berdirinya hingga kini IKAHI terus b...


Selengkapnya...

FOCUS GROUP DISCUSSION PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA

Humas : Selasa, 23/05/2017, Mahkamah Agung berkerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan Kelompok Diskusi Terfokus terkait dengan perbaikan kemudahan berusaha di Garden Pal...


Selengkapnya...

Mahkamah Agung Berduka, Pengadilan Negeri Sungailiat Melakukan Do'a dan Yasinan ...

Sungailiat- 31 Oktober 2018 Pengadilan Negeri Sungailat menggelar acara mengirim Do’a dan membaca Surah Ya-sin untuk Ibu Kartika Ayuningtyas Upiek Hakim Tinggi pada Pen...


Selengkapnya...

KUNJUNGAN TIM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG RI KE PENGADILAN NEGERI SUNGAIL...

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Pengadilan Negeri Sungailiat menyambut kenjungan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkama Agung RI Ibu Jeanny HN Hutauruk beserta rombongan. Kunjungan ini dalam rang...


Selengkapnya...

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

 

DENDA TILANG

Denda tilang yang telah diputus dapat dilihat secara online tanpa perlu hadir di persidangan.
 

JADWAL SIDANG

Jadwal persidangan dapat dilihat secara online dan terupdate otomatis dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
 

Humas : Selasa, 23/05/2017, Mahkamah Agung berkerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan Kelompok Diskusi Terfokus terkait dengan perbaikan kemudahan berusaha di Garden Palace Hotel Surabaya. Acara tersebut merupakan serangkaian kegiatan dalam menyambut kunjungan Survey "Easy of Doing Bussines" dari Bank Dunia terhadap aspek penegakkan kontrak dan penyelesaian perkara kepailitan. Dari pihak Mahkamah Agung yang diutus menjadi narasumber adalah Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D. Sedangkan dari pihak Kemenko Perekonomian diwakili oleh Ir. Bambang. Dalam pemaparannya Syamsul Maarif menyampaikan bahwa untuk hasil survey kemudahan berusaha tahun 2017 secara umum Indonesia menduduki peringkat 91 dari 190 negara di dunia, khusus untuk aspek enforcing contracts menduduki peringkat 166 dan aspek resolving insolvensy menduduki peringkat 76.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menaikan peringkat kemudahan berusaha menjadi peringkat 40. Salah satu indikator yang menentukan dalam penilaian kemudahan berusaha adalah menyangkut kemudahan dalam penegakkan kontrak dan kemudahan dalam penyelesaian perkara kepailitan yang sangat terkait dengan institusi pengadilan. Menurut Syamsul Maarif, selain dari persoalan regulasi, rendahnya hasil survey banyak ditentukan oleh responden yang tidak paham tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, responden mengetahui tentang regulasi namun tidak mampu menunjukan inplementasi, regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait percepatan penyelesaian perkara tidak tercatat dan terverifikasi dalam survey "Easy of Doing Bussines”.

Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung kemudahan berusaha antara lain:

  1. SK KMA Nomor43 tahun 2017 tentang Pembentukan Pokja Kemudahan Berusaha
  2. Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
  3. Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi
  4. SEMA Nomor 2 tahu 2016 tentang PeningkatanEfisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan
  5. Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Selain itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memacu percepatan penyelesaian perkara antara lain:

  1. Perma Nomor7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  2. Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  3. SK KMA No. 119 tahun 2014 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung.
  4. SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
  5. SK KMA Nomor 214 tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.
  6. SEMA No 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
  7. SEMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik yang Memberlakukan Sistem e-filling bagi perkara kasasi/PK.

Dengan adanya berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan percepatan dan kemudahan dalam penyelesaian perkara selain sebagai implementasi dari asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya murah juga dapat memberikan kepastian terkait waktu penyelesaiaan perkara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, Pungkas Syamsul Maarif.(DYW/IP/RS)

Video Gugatan Sederhana