• 00.jpg
  • 0f.png
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 4a.png
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.png
  • 9.png
  • wiskul.png

BERDASARKAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016, PELANGGAR TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DAPAT LANGSUNG MELIHAT DENDA TILANG YANG TELAH DIPUTUS DI WEBSITE RESMI PN-SUNGAILIAT.GO.ID ATAU DI PAPAN PENGUMUMAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TANPA PERLU HADIR DI PERSIDANGAN DAN DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI SETEMPAT. SIDANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS [TILANG] DILAKUKAN PADA HARI JUMAT PUKUL 08.00 WIB

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

APLIKASI EXSTERNAL APLIKASI INTERNAL
 elea.jpg  lpse.jpg  swas.jpg  jdih.jpg      silang.jpg  sitami.jpg
 E- LEARNING  LPSE  SIWAS  JDIH      E-SILANG  SITAMI
 dirput.jpg  ecourt.jpg   eraterang.jpg      sipp.jpg  e-sigap.jpg
 DIREKTORI PUTUSAN  E-COURT E-RATERANG        SIPP  E-SIGAP
               
C O S T U M E R     B A S E        
        layanan.jpg  
        

DASAR HUKUM :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor W7.U2/2329/SK/KP.01.2/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020

tentang Standart Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Sungailiat      

 
  LOGO_WA_CENTER_WEBSITE.jpg  
  WhatsApp Center Pojok Ecourt Pengadilan Negeri Sungailiat  

 

 

 

PIAGAM PENGHARGAAN

Piagammmmmm.png

BANNNERRRR.png

TERENDAH.png

TAHUKAH ANDA?
Sekarang masyarakat dengan mudah bisa
memperoleh bantuan hukum dari negara
Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

 posyankum.jpg

Dasar Hukum:

1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

2. SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

3. Pasal 4 SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014:

(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara;

(2) Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.